STR Nonaktif: Saat Surat Jadi Cermin, Bukan Sekadar Syarat

Belakangan ini, obrolan soal ASN PPPK makin sering muncul.

Ada yang bilang enak karena statusnya udah resmi ASN, tapi nggak sedikit juga yang masih bingung bedain antara PPPK, honorer, dan PNS.

Lewat tulisan ini, saya cuma mau berbagi pandangan santai, bukan mau sok tahu, cuma pengen ngobrol aja soal fenomena yang makin relevan ini.

ASN PPPK Itu Sebenarnya Apa?

Kalau disingkat, PPPK artinya Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.

Mereka bukan honorer, tapi juga bukan PNS permanen.

Statusnya ASN resmi, hanya saja sistem kerjanya kontrak, biasanya lima tahun, dan bisa diperpanjang.

Biasanya mereka direkrut untuk posisi yang butuh keahlian khusus, kayak guru, tenaga medis, atau tenaga teknis di bidang tertentu.

Jadi walaupun nggak “seumur hidup” kayak PNS, tanggung jawabnya sama-sama besar.

Kenapa Ada Skema PPPK?

Intinya sih karena kebutuhan.

Pemerintah butuh tenaga cepat di banyak sektor, sementara proses CPNS kadang makan waktu lama dan ada batas usia.

PPPK hadir buat nutup celah itu.

Fleksibel, tapi tetap legal dan diatur jelas lewat undang-undang.

• Bantu isi kekosongan di bidang penting kayak pendidikan dan kesehatan.
• Lebih efisien secara anggaran karena berbasis kontrak.
• Kesempatan lebih luas, termasuk buat yang usianya udah lewat batas CPNS.

Kelebihan Jadi ASN PPPK

Kalau dilihat dari sisi positifnya, PPPK sebenarnya punya banyak keunggulan:

• Gaji dan tunjangan setara PNS, tergantung golongan dan jabatan.
• Bisa ditempatkan di daerah yang sering kekurangan tenaga.
• Seleksi berbasis kompetensi, bukan senioritas.
• Kontrak bisa diperpanjang, jadi tetap ada peluang berkarier panjang.

Tapi, Nggak Semua Sempurna

Masih banyak juga hal yang bikin posisi ini dipandang “setengah matang”.

• Status kontrak bikin sebagian orang ngerasa kurang aman secara karier.
• Belum ada sistem pensiun seperti PNS.
• Kesempatan naik jabatan terbatas, tergantung instansi.
• Mutasi susah, karena harus sesuai kontrak awal.

Kenapa Sering Dipandang Sebelah Mata?

Kalau jujur, sebagian karena mindset lama yang nganggep status tetap itu segalanya.

PPPK sering disamakan dengan “pegawai kontrak biasa”, padahal sudah jelas berbeda.

Faktor lain?

Sosialisasi dari pemerintah juga belum masif, jadi banyak salah paham yang keburu nyebar duluan.

1. Orang masih nganggep kontrak = nggak pasti.
2. Kurangnya edukasi publik soal posisi PPPK.
3. Karier terbatas bikin kesannya bukan jalur utama.

Hubungan dengan PNS Senior

Ini bagian menarik tapi juga sensitif.

Di beberapa instansi, saya dengar hubungan antara PPPK dan PNS masih agak canggung.

Ada rasa “kami dan mereka”, padahal sebenarnya satu barisan juga.

Mungkin butuh waktu dan sistem yang lebih inklusif biar rasa sekat itu bisa hilang.

Peran Nyata ASN PPPK

Kalau mau jujur, banyak program pemerintah di lapangan yang tetap jalan karena peran PPPK.

Mereka ngajar di pelosok, jaga puskesmas kecil di desa terpencil, dan ngisi posisi teknis yang kadang nggak dilirik orang lain.

Jadi kalau dibilang PPPK itu penting, iya tanpa mereka, banyak hal bisa mandek.

Gimana Supaya Nggak Ada Stigma?

Ya harus dari dua arah: kebijakan yang adil, dan cara pandang masyarakat yang lebih terbuka.

• Perlu edukasi publik soal apa itu PPPK dan perannya.
• Ciptakan budaya kerja setara di lingkungan ASN.
• Berikan penghargaan dan ruang berkembang bagi PPPK berprestasi.
• Perjelas aturan kontrak, biar nggak terus jadi bahan spekulasi.

Penutup: Bukan Soal Status, Tapi Soal Peran

Menurut saya, ASN PPPK ini bagian penting dari wajah baru birokrasi kita.

Mereka datang dari latar beragam, punya keahlian spesifik, dan langsung turun ke masalah riil di lapangan.

Jadi daripada terus ngebandingin siapa yang lebih unggul antara PNS dan PPPK, mungkin lebih baik kita lihat dari sisi kontribusinya.

Karena pada akhirnya, yang bikin negara jalan bukan status, tapi kerja nyata.

Dan kalau sistemnya makin transparan dan adil, bukan nggak mungkin suatu hari, perbedaan label itu cuma tinggal sejarah.